Page 60 - Land Reform dari Masa ke Masa

Bagaimana Hutan Dipisahkan Dari Tanah Pertanian 41

Bahkan, lebih dari itu, kekerasan yang sistematis dan
meluas sepanjang tahun 1965-1966 menyisakan trauma
yang mendalam bagi mayoritas rakyat pedesaan selama
puluhan tahun berikutnya.
Pemisahan kehutanan dari wilayah agraria diperlebar
setelah Presiden Suharto menandatangani Undang-
undang Kehutanan (UU No. 5/1967) sebagai bagian dari
sebuah paket untuk memfasilitasi investasi modal dari luar
negeri dan dalam negeri dalam sektor ekstraktif. Selain dari
UU Kehutanan 1967, paket hukum tersebut terdiri dari tiga
UU lain, yaitu UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal
Asing, UU No.8/1967 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri, dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan. UU
Kehutanan 1967 ini sama sekali tidak menyinggung
keberadaan UUPA 1960. Lebih parah lagi, UU Kehutanan
1967 ini menghidupkan kembali prinsip domain negara
yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik lahan
hutan, dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan
untuk menentukan kawasan mana saja yang termasuk
dalam “kawasan hutan” (Pasal 1 dari UU Kehutanan 1967).
Berdasarkan pernyataan ini Menteri memiliki kewenangan
untuk memberikan konsesi penebangan hutan kepada
perusahaan-perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri
(Pasal 14 dari UU Kehutanan 1967, dan Peraturan
Pemerintah No. 21/1970). Pada tahun 1983, Presiden
36
Suharto memutuskan untuk memisahkan Direktorat
Jenderal Kehutanan dari Departemen Pertanian, dan
menaikkan statusnya menjadi Departemen Kehutanan
dengan yurisdiksi sekitar lebih dari 140 juta hektar lahan
hutan di seluruh Indonesia. Luas lahan hutan tersebut

36 Antara 1967 sampai 1975 empat belas konsesi penebangan
hutan diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing yang
mendapat 2,948 juta hektar hutan primer, dan tujuh puluh dua
konsesi diberikan kepada perusahaan-perusahaan join-venture yang
mendapat 7,6215 juta hektar (Ruzika 1978:10).