Page 70 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 70

Kebangkitan dan Kejatuhan Land Reform 1960-1965  51

               No. 169/1963 menyebutkan bahwa 24 September, kelahiran
               dari UUPA adalah hari kemenangan bagi petani Indonesia,
               dengan mendirikan dasar-dasar untuk menjalankan land
               reform untuk menghapus imperialisme di sektor agraria, dan
               membebaskan petani dari berbagai bentuk eksploitasi
               terhadap manusia oleh manusia melalui hubungan-
               hubungan agraria, dengan tujuan untuk mencapai suatu
               masyarakat yang adil dan sejahtera (Harsono 1970:4).
                    Pada tahun 1964 Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
               organisasi massa petani terbesarnya (BTI) melancarkan “aksi
               sepihak” untuk mengambil alih dan menduduki tanah-tanah
               yang dianggap akan diredistribusikan kepada para petani.
               Mereka menyatakan bahwa penerapan peraturan redistribusi
               tanah dan bagi hasil berjalan lambat, karena tuan tanah,
               yang sebagian besar berafiliasi dengan partai-partai Islam
               dan nasionalis, menghalang-halangi penerapan peraturan
               tersebut. Aksi-aksi ini dipandang oleh PKI sebagai sebuah
               sikap politik resmi untuk melawan para tuan tanah yang
               menolak untuk melaporkan “tanah kelebihan”mereka
               kepada panitia land reform, atau menghindarinya dengan
               cara membagi-bagi tanahnya ke dalam bagian-bagian lebih
               kecil dengan diatas-namakan anggota-anggota keluarga
               mereka.   Aksi-aski sepihak tersebut memunculkan
                       41
               ketegangan dan kontroversi lokal dan nasional , termasuk
                                                          42
               perdebatan sengit mengenai “aksi sepihak” antara editor
               Harian Rakyat (mewakili PKI) dan editor Merdeka (mewakili
               Partai Nasional Indonesia) di tahun 1964. 43



                41   Pada faktanya terdapat beberapa jenis “aksi sepihak” seperti
               dijelaskan oleh Utrecht (1969), Lyon (1970), dan Mortimer (1972).
                42  Mengenai “aksi sepihak” di dalam konteks reforma agraria dan
               pertarungan politik 1960-1965 di Jawa Timur dan Jawa Tengah,
               lihat Hefner (1990), Pratikto (2000), Sulistyo (2000), Padmo (2000),
               Sanit (2000), dan Kasdi (2001). Cf. Aprianto (2006).
                43  Polemik tersebut dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku
               Polemik H.R. dan Merdeka (Djakarta, Merdeka Press 1965).
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75