Page 222 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Pasal 3 UU ini mengamanatkan perlindungan
kepada perikehidupan menjadi bagian dari HAM.
Pasal 18 UU ini mengatur bahwa KLHS harus
bersifat partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat.
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan: Pasal 12 UU ini mengatur bahwa dalam
penggunaan tanah di wilayah adat, perusahaan
perkebunan harus mendapatkan persetujuan dari
masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai budaya
dan hak adat setempat.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah: UU ini mengamanatkan
pemerintah daerah untuk mengatur desa dengan
prinsrip partisipasi masyarakat dan penghormatan
terkait hak asal-usul dan hak tradisional.

Prinsip-prinsip FPIC antara lain ialah.:
a. Free (bebas)
Persetujuan harus diberikan tanpa tekanan,
intimidasi, atau ancaman terhadap masyarakat atau
individu yang terkena dampak. Masyarakat atau
individu harus memiliki kebebasan mutlak untuk
menerima atau menolak suatu proyek atau aktivitas
tanpa keterpaksaan.
b. Prior (Sebelumnya)
Persetujuan harus diberikan sebelum proyek atau
aktivitas dimulai. Ini memungkinkan masyarakat
atau individu terkena dampak untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan yang
memengaruhi wilayah atau hak-hak mereka
sebelum komitmen atau kontrak dibuat.

c. Informed (Terinformasikan)
Masyarakat atau individu harus memiliki akses
kepada semua informasi yang relevan dan
penting mengenai proyek atau aktivitas yang akan

BAB IV 207
Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Akses