Page 224 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Penataan Akses RO I Tahun 2022 dan RO II Tahun 2023 di
Kabupaten Bantul telah dipayakan menjawab persoalan GEDSI
dengan cara penguatan kelompok rentan berbasis gender dan
disabilitas. Terkait Penataan Akses RO II Tahun 2023, FS secara kreatif
melakukan hal-hal berikut untuk merespon isu GEDSI dan agraria:

1. Komunikasi intens dengan SRA di lapangan, sehingga porsi
waktu untuk bekerja di kantor dikurangi demi rekayasa
sosial;
2. Memfasilitasi kebutuhan riil subyek, contoh survei pasar, hal
ini dilakukan meskipun tidak difasilitasi oleh DIPA karena
tidak diatur Petunjuk Teknis.
3. Melibatkan kaum muda untuk pelatihan digital marketing,
meskipun tidak termasuk responden pada RO I Tahun 2022,
sehingga SRA bisa digantikan oleh keluarganya.
4. Pendekatan individual, by name by addres, tidak
memungkinkan untuk Penataan Kelembagaan yang bersifat
komunal, sehingga FS berani mengambil keputusan berbeda
dari Petunjuk Teknis.
5. Mengutamakan kelompok paling rentan dalam kelompok
dampingan misalnya disabilitas, lansia, keluarga miskin
daripada kelompok mapan dalam satu kelompok yang sama.

Penataan Aset RO I Tahun 2022 dan RO II Tahun 2023 di
Kabupaten Bantul, dalam konteks Redistribusi Tanah dan Legalisasi
Aset, tidak terjadi karena SRA sudah dilekati hak milik atas tanah
hasil legalisasi aset sebelumnya. Akan tetapi, untuk konteks Penataan
Aset secara umum, rekomendasi terhadap Penataan Aset agar inklusif
dapat dimulai dengan memberikan hak sesuai subyeknya, biasanya
disabilitas yang masih bisa mengambil keputusan diwakilkan oleh
kerabatnya yang non disabilitas karena disabilitas dianggap tidak
mampu. Penerbitan alat bukti hak yang dapat diakses oleh disabilitas
juga penting, misalnya alat bukti hak elektronik yang dapat dibaca
oleh pembaca layar. Memberikan pelayanan hak atas tanah pada setiap
WNI tanpa membedakan jenis kelamin dan ekspresi gender juga
penting agar setiap WNI tidak tertinggal dalam agenda pembangunan.

BAB IV 209
Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Akses