Page 223 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 223
dilaksanakan. Mereka harus sepenuhnya memahami
implikasi proyek tersebut sebelum memberikan
persetujuan.
d. Consent (Persetujuan)
Persetujuan dalam FPIC adalah tindakan sukarela
dan dilakukan setelah masyarakat atau komunitas
tersebut merasa yakin bahwa proyek atau aktivitas
tersebut tidak akan merugikan hak-hak mereka atau
lingkungan mereka. Consent juga menunjukkan
bahwa ada kesepakatan bersama antara pihak yang
ingin melaksanakan proyek (biasanya perusahaan
atau pemerintah) dan masyarakat atau komunitas
yang terkena dampak. Consent ini merupakan
langkah kunci dalam menjaga hak-hak dan
kesejahteraan masyarakat adat atau lokal, serta
menjaga kerjasama yang baik antara pihak-pihak
yang terlibat.
Penting untuk dipahami bahwa consent harus
diberikan dengan jujur, tanpa tekanan, dan dengan
pemahaman penuh tentang implikasi proyek atau
aktivitas yang diajukan. Hal ini mencerminkan
prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan
prinsip-prinsip perlindungan masyarakat adat serta
kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan
antara pembangunan dan pelestarian lingkungan
dan budaya masyarakat adat atau lokal.
5) Konteks Reforma Agraria Inklusif
Reforma Agraria idealnya sudah mencakup upaya menjawab
persoalan GEDSI, namun penyematan sifat inklusif menjadi perlu
sebagai rintisan di wilayah praktik. Meminjam konsep Reforma
Agraria Hernando De Soto—betapapun konsep ini masih jauh dari
amanat Konsitusi, Tap MRI RI No IX Tahun 2001, UUPA, Reforma
Agraria Inklusif semestinya beroperasi di sisi Penataan Akses dan
Penataan Aset.
208 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul