Page 223 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 223

dilaksanakan. Mereka harus sepenuhnya memahami
                            implikasi  proyek  tersebut sebelum  memberikan
                            persetujuan.

                        d.  Consent (Persetujuan)
                            Persetujuan dalam  FPIC adalah  tindakan sukarela
                            dan dilakukan setelah masyarakat atau komunitas
                            tersebut merasa yakin bahwa proyek atau aktivitas
                            tersebut tidak akan merugikan hak-hak mereka atau
                            lingkungan mereka.  Consent juga menunjukkan
                            bahwa ada kesepakatan bersama antara pihak yang
                            ingin  melaksanakan proyek  (biasanya perusahaan
                            atau pemerintah) dan masyarakat atau komunitas
                            yang  terkena dampak.  Consent ini merupakan
                            langkah kunci  dalam menjaga hak-hak  dan
                            kesejahteraan  masyarakat adat atau  lokal,  serta
                            menjaga kerjasama  yang baik  antara  pihak-pihak
                            yang terlibat.
                            Penting  untuk dipahami  bahwa  consent harus
                            diberikan dengan jujur, tanpa tekanan, dan dengan
                            pemahaman penuh tentang implikasi proyek atau
                            aktivitas  yang  diajukan. Hal  ini mencerminkan
                            prinsip-prinsip dasar  hak asasi  manusia dan
                            prinsip-prinsip perlindungan masyarakat adat serta
                            kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan
                            antara pembangunan  dan pelestarian  lingkungan
                            dan budaya masyarakat adat atau lokal.

            5)  Konteks Reforma Agraria Inklusif
                Reforma  Agraria idealnya  sudah mencakup  upaya menjawab
            persoalan GEDSI, namun penyematan sifat inklusif menjadi perlu
            sebagai  rintisan  di  wilayah  praktik.  Meminjam konsep Reforma
            Agraria Hernando De Soto—betapapun konsep ini masih jauh dari
            amanat Konsitusi, Tap MRI  RI No IX Tahun 2001, UUPA, Reforma
            Agraria Inklusif  semestinya beroperasi  di  sisi Penataan  Akses  dan
            Penataan Aset.



            208   REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228