Page 55 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Wakil Kepala BPN dijabat oleh Wakil Menteri Agraria dan
Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN
di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan
Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Salah satu tugas dan
fungsi tersebut ialah penyelengaraan Reforma Agraria yang
meliputi Penataan Aset dan Penataan Akses.

Hingga buku ini disusun, terdapat dua perangkat kelembagaan
pelaksana Penataan Akses, pertama ialah Konsultan Perorangan
GTRA di setiap Kantor Pertanahan kabupaten/kota (anggaran APBD)
dan kedua ialah Tenaga Pendukung/FS yang diadakan oleh Kantor
Pertanahan kabupaten/kota (anggaran DIPA Kantor Pertanahan).
Keduanya berbeda dalam skema dan kapasitas.

Tabel 6. Perbedaan Penataan Akses yang dimotori Konsultan
Perorangan GTRA Kantor Pertanahan dengan ‘Penataan Akses
Reforma Agraria’ (PARA) yang dimotori Tenaga Pendukung Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul TA 2021, 2022 dan 2023.

No Pembeda Penataan Akses GTRA ‘PARA’
1 Kewenangan 1. Fasilitasi administrasi di Fasilitasi ide, komunikasi
lingkungan ATR/BPN ke ATR/BPN dan SRA
2. Fasilitasi administrasi
untuk koordinasi
dengan tim GTRA
2 Durasi 1 tahun 3 tahun, RO I (Target
program Pemodelan), RO II (Target
Kelembagaan) dan RO III
(Target Pemasaran)
3 Tahapan 1. Persiapan penysunan 1. RO I: 5 Tahap
kerja data (Penyuluhan, Pemetaan
2. Peninjauan lapang Sosial, Analisis
3. Penyusunan rencana Data, Pemodelan,
pengembangan potensi Penyusunan Data
penataan akses Penerima Manfaat)
2. RO II: 3 Tahap
(Penguatan
Kelembagaan,
Pendampingan
Kelembagaan/
Kewirausahaan,
Pembentukan
Kerjasama)

40 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul