Page 59 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

4) Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
5) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Tujuan 17);
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14
dan 15
1) Air Bersih dan Sanitasi Layak (Tujuan 6);
2) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Tujuan 11);
3) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Tujuan
12);
4) Penanganan Perubahan Iklim (Tujuan 13);
5) Ekosistem Lautan (Tujuan 14);
6) Ekosistem Daratan(Tujuan 15);

4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: Perdamaian, Keadilan
dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
Dalam periode 2012-2022, inklusi disabilitas telah menjadi agenda
dan inspirasi bagi lembaga internasional, instutisi pemerintah,
multilateral dan bilateral dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan di Indonesia. Program-program pembangunan telah
memasukkan isu pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Sejak 1970-an, pendekatan model sosial dan hak asasi manusia
telah berkembang dan mendasari perumusan UNCRPD (United
Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities) pada
2006 dan telah diratifikasi oleh 185 negara (Indonesia meratifikasi pada
2011 melalui UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of Persons With Disabilities), dan membuahkan UU No 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Beberapa pendekatan telah diperkenalkan oleh lembaga-lembaga
pembangunan internasional dan nasional untuk mewujudkan
masyarakat inklusi, antara lain: GEDI (Gender Equality Diversity and
Inclusion), GESI (Gender Equality and Social Inclusion), dan GEDSI
(Gender, Equality, Disability and Social Inclusion). Beberapa lembaga
pemerintah di Indonesia pun telah turut mengadopsi pendekatan
tersebut, antara lain Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan

44 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul