Page 60 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Sosial; dan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Beberapa tujuan Reforma Agraria yang diatur oleh Perpres
No 86 Tahun 2018 yang besentuhan dengan GEDSI antara lain: 1)
Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam
rangka menciptakan keadilan; 2) Menciptakan lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan; dan 3) Memperbaiki akses masyarakat kepada
sumber ekonomi. Agenda Penataan Akses bagi SRA sekurangnya
mencakup (Shohibuddin, 2018):

1) Jaminan akses terhadap Ruang Hidup dan Sumber Penghidupan
(RHSP)
Jaminan akses dimaksudkan untuk memastikan distribusi
sumber-sumber agraria yang menjadi RHSP dan manfaatnya
bersifat inklusif, sehingga keberpihakan kepada kelompok rentan
mewujud (pro-poor land reform).
Aliran manfaat yang bersifat lintas lapisan sosial menjadi
prasyarat, dalam arti kelompok dominan/ kaya/ mapan memberi
kelompok subordinat/ miskin/ rentan. Kelompok dominan/
kaya/mapan dapat berupa negara, korporasi, desa, komunitas,
dan elit lokal. Kelompok subordinat/miskin/rentan dapat berupa
perempuan/gender lain yang rentan tersingkir, pemudi/pemuda,
penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna kisma, buruh tani, petani
gurem, dan pengangguran. Aliran manfaat di dalam lapisan sosial
yang sama dan dominan sebaiknya dihindari karena mempunyai
kecenderungan meningkatkan ketimpangan tenurial yang
berakibat menjadi ketimpangan ekonomi dan konflik agraria
struktural dan/atau horisontal.

2) Perlindungan Hak atas RHSP
Perlindungan hak bukan semata-mata jaminan kepastian hukum
atas sumber-sumber agraria, melainkan beragam cara yang
luwes (fleksibel) untuk mencegah SRA kehilangan RHSP. Dalam
hal ini, kepastian hukum terkait hak atas RHSP (legalitas aset)
merupakan salah satu bentuk perlindungan hak dan tidak harus
berupa Hak Milik (baik individu maupun kelompok), namun

BAB II 45
Reforma Agraria Inklusif: Upaya Mempertemukan Reforma Agraria dan GEDSI