Page 402 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

hukum yang bukan saja relevan, melainkan sangat mende-
sak untuk dijalankan mengingat persoalan agraria yang kian
memprihatinkan.
Dalam perkembangannya, reaktualisasi substansi
UUPA terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya
Alam. Esensi Tap MPR ini telah menyerap sejumlah isu yang
sejalan dengan semangat UUPA, seperti penegakan hak
asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Sekali-
pun lahirnya Tap MPR ini disertai perdebatan pro-kontra,
namun hemat penulis, secara strategis Tap MPR IX/2001
dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghidupkan
kembali agenda nasional yang sempat tertunda sejak tahun
1960-an, yakni landreform. Dengan merujuk Tap MPR IX/
2001 inilah rencana kebijakan penataan agraria menjadi
lebih absah.
Pada intinya, pembaruan agraria yang akan dijalankan
oleh pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya menjawab
persoalan pokok yang melatari berbagai fenomena agraria
di lapangan. Masih tingginya angka kemiskinan sejatinya
terkait erat dengan terbatasnya akses rakyat atas pemilikan,
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan keka-
yaan alam lainnya. Mengatasi ketimpangan, menangani kon-
flik, dan memulihkan lingkungan hidup merupakan tiga
agenda yang hendaknya dijadikan dasar untuk perwujudan
keadilan agraria bagi golongan ekonomi lemah, menuju
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, makalah ini akan membedah prinsip-prin-
sip dasar yang penting dijadikan sebagai pijakan bagi pelak-
sanaan pembaruan agraria dengan mengacu UUPA 1960

355