Page 406 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

tanah dijadikan sebagai subjek utama yang harus mene-
rima manfaat dari tanah. Tanah pertanian tidak boleh
dikuasai/dimiliki oleh para pemilik modal besar karena
akan melahirkan penghisapan manusia atas manusia
lainnya.
(4) Landreform. Negara berkewajiban untuk dilakukan
penataan ulang struktur agraria sehingga tak terjadi
ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan dan peman-
faatan atas tanah. Tidak dikehendaki adanya konsen-
trasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta monopoli
penggunaan dan pemanfaatan tanah di tangan seke-
lompok orang sementara begitu banyak rakyat yang
miskin karena tak bertanah atau berlahan sempit. Petani
kecil dan rakyat miskin pada umumnya harus punya
tanah untuk memastikan mereka memiliki sarana yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
kesejahteraannya.
(5) Fungsi sosial. Tanah dan kekayaan alam lainnya tidak
dibenarkan hanya digunakan untuk kepentingan eko-
nomi semata. Komersialisasi atas tanah dan menjadikan
tanah sebagai komoditi serta objek spekulasi harus dice-
gah sedemikian rupa. Demikian halnya dengan konsen-
trasi penguasan dan monopoli dalam pemanfaatan tanah
oleh segelintir orang/badan usaha harus dijauhi. Kesem-
patan bagi masyarakat luas dalam mengakses pengu-
asaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
harus dikedepankan.
(6) Pengakuan hak adat. Keberadaan masyarakat adat
dan hukum adat atas tanah dan kekayaan alam lainnya
diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara. Masya-

359