Page 408 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 408
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
usaha-usaha yang sifatnya monopolistik dapat dicegah.
(10)Lintas sektor. Cakupan kebijakan agraria hendaknya
melintasi sekat-sekat sektoralisme. Keberadaan “bumi,
air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya” hanya bisa dibedakan tetapi tidak
mungkin dipisahkan satu sama lain. Adanya kesatuan arah
dan tujuan dari kebijakan agraria (tanah, air, hutan,
tambang, kebun, pertnaian, laut) tak boleh menyimpang
dari prinsip demi: “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
B.3. Mengacu Tap MPR IX/2001
Disamping UUPA 1960, Tap MPR IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam juga
mengandung prinsip-prinsip dasar yang relevan bagi pro-
gram pembaruan agraria nasional, sebagaimana secara persis
tertuang pada Pasal 4;
(a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(b) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(c) Menghormati supermasi hukum dengan mengakomo-
dasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
(d) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
(e) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, tran-
sparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.
(f) Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender da-
lam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan
dan pemeliharaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam.
(g) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat
yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun
361
