Page 412 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

faatan sumber-sumber agraria/SDA,
b. Mewujudkan akses informasi bagi masyarakat
untuk menumbuhkan tanggungjawab sosial, serta
mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan
teknologi lokal;
c. Melakukan pemulihan ekosistem yang telah rusak;
3. Mempersiapkan prakondisi pelaksanaan seluruh ke-
giatan di atas dengan melakukan penguatan kelem-
bagaan dan kewenangan organisasi pelaksananya, serta
mengupayakan tersedianya pembiayaan.
Berangkat dari arah kebijakan di atas, kita memahami
begitu kompleksnya faktor yang perlu dipersiapkan bagi
pelaksanaan pembaruan agraria. Setidaknya faktor dasar
legal, data, kelembagaan dan pembiayaan sangat mendesak
untuk disiapkan agar agenda landreform maupun pe-
nanganan konflik agraria dalam rangka pembaruan agraria
dapat mulus dilakukan.

C.2. Perpres 10/2006 dan Sebelas Agenda BPN
Selain merujuk secara konsisten pada amanat UUPA
1960 dan Tap MPR IX/2001, strategi pelaksanaan pemba-
ruan agraria di Indonesia sekarang dapat masuk melalui
pintu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional (11 April 2006). Hemat penulis,
Perpres 10/2006 merupakan kebijakan terbaru dari peme-
rintah yang memberi ruang dan peluang bagi pelaksanaan
pembaruan agraria.
Terbitnya Perpres 10/2006 layak diapresiasi sebagai
momentum untuk memperkokoh upaya perubahan ke arah
perbaikan agraria. Penulis mencatat lima substansi pokok

365