Page 413 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Perpres 10/2006 yang relevan untuk kebutuhan pembaruan
agraria, yakni; (1) Posisi BPN yang langsung berada di bawah
presiden dan bertanggungjawab kepada presiden, (2) Melu-
asnya cakupan tugas yang meliputi kebijakan pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral, (3) Tercantumnya
tugas dan fungsi pelaksanaan reforma agraria, (4) Adanya
kedeputian khusus yang menangani sengketa dan konflik
pertanahan, dan (5) Dibentuknya Komite Pertanahan yang
memberikan saran, masukan dan pertimbangan.
Disamping Perpres 10/2006, di bawah visi “Tanah untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat guna mewujudkan keadilan dan
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Republik Indonesia” sebagai visi baru di bidang pertanahan,
BPN juga telah menetapkan 11 prioritas agenda untuk lima
5
tahun ke depan. Dari kesebelas agenda BPN, menurut pe-
nulis ada lima agenda mendasar terkait langsung dengan
program pembaruan agraria nasional yang perlu dielaborasi; 6
1. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
Ini diperlukan karena rakyat selalu berposisi lemah
dalam memenuhi haknya. Rakyat rentan digusur dan
didera kesewenangan di lapangan agraria. Pelaksanaan
landreform adalah jantung dari agenda penguatan hak
rakyat atas tanah. Oleh kerena itu, redistribusi tanah
bagi kaum tani (rakyat) miskin, pengembalian dan
pengukuhan wilayah kuasa/kelola rakyat, dan legalisasi
tanah yang sudah digarap rakyat sangat relevan dalam
agenda ini.
2. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah,
sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh In-
donesia secara sistematis. Sering diungkapkan bah-

366