Page 416 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 416

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               penggarap yang miskin atau buruh-buruh tani tidak memiliki
               motivasi untuk mengerjakan lahan secara optimal. ‘Petani
               yang tidak memiliki keamanan dalam penguasaan tanah
               (insecurity of tenure) juga tidak memiliki penghasilan yang
               cukup untuk meningkatkan modalnya atau untuk membeli
               barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan hasil-
               hasil pertanian yang baik’ (Prosterman, Temple dan
               Hanstad, 1990: 1). Maka, secara akumulatif, rendahnya
               produktivitas dan tiadanya kekuasaan dari kelompok petani
               ini, yang jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan
               jumlah keseluruhan penduduk, akan menjadi faktor pem-
               berat bagi keseluruhan proses pembangunan.
                   Kemiskinan di pedesaan yang berkepanjangan juga
               akan menyebabkan terjadinya urbanisasi yang eksesif. Para
               petani tak bertanah dan petani-petani miskin serta anggota
               keluarganya yang lain akan pergi ke kota-kota atau bahkan
               keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Kalau mereka berun-
               tung, mereka dapat menjadi tenaga kerja formal di ling-
               kungan industri yang banyak bertebaran di perkotaan. Kalau
               tidak beruntung, mereka akan menambah jumlah tenaga
               kerja di sektor informal dan menciptakan kantong-kantong
               kemiskinan di wilayah perkotaan. Lebih buruk lagi, jika
               sejumlah orang yang tidak memiliki tanah atau jadi kehi-
               langan tanahnya kemudian terlibat di dalam sejumlah aksi
               kriminalitas.


               C.3.2. Menyoal Rencana Redistribusi Tanah
                   Sebuah rencana populis spketakuler belum lama ini
               dikumandangkan pemerintah. MS Ka’ban (Menteri
               Kehutanan), Anton Apriantono (Menteri Pertanian), dan

                                                                  369
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421