Page 420 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 420
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
pelaksanaan pembaruan agraria, mulai dari perumusan kon-
sepsi, mengawal pelaksanaan, evaluasi dan pemantapannya.
Untuk mengefektifkan operasi, presiden sebaiknya menu-
gaskan salah satu pembantunya yang dipercaya untuk
memimpin dan mengkoordinasikan teknis-operasionalisasi
pembaruan agraria. Semua menteri dan pejabat serta aparat
pemerintah di berbagai departemen/badan terkait di semua
level (pusat sampai daerah) hendaknya bersungguh-sung-
guh turut mensukseskan pelaksanaan program pembaruan
agraria ini. Perlu dipertegas tugas pokok dan fungsi setiap
unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pembaruan agraria.
Siapa mengerjakan apa dan sejauh mana masing-masing
punya andil hendaknya disinergikan secara lintas sektor dan
lintas wilayah. Harus dicegah adanya kesimpangsiuran
dalam konsep dan praktek di internal pemerintahan karena
dapat mengganjal kesuksesan pembaruan agraria.
Ketiga, pemerintah bersama masyarakat hendaknya
mengupayakan pengumpulan data dan informasi seakurat
mungkin mengenai posisi, jenis, sebaran, luasan tanah dan
sumber-sumber agraria lain yang akan dijadikan objek
pembaruan agraria. Begitu juga dengan data mengenai
subjek penerima manfaatnya mesti secara paralel disiapkan.
Ketersediaan data yang relatif solid dan akurat mengenai
objek dan subjek reform menjadi pra-syarat kunci keber-
hasilan program reform itu sendiri. Ketepatan objek reform
hendaknya disesuaikan dengan posisi, sebaran dan jumlah
subjek calon penerima manfaat reform. Mesti diusahakan
posisi lahan berada di sekitar subjek penerima manfaat.
Harus dihindari model transmigrasi orang miskin dari Jawa
ke luar Jawa yang di masa lampau sudah terbukti gagal,
373

