Page 423 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

untuk mengakses pemilikan dan pemanfaatan tanahlah yang
akan mengubah berbagai bentuk “resistensi” itu menjadi
“partisipasi”. Pergeseran dari resistensi ke partisipasi ini akan
secara strategis mempertemukan dua prasyarat terlaksa-
nanya pembaruan agraria, yakni “komitmen pemerintah”
dengan “kekuatan organisasi rakyat”.
Ada dua prasyarat yang penulis anggap terpenting untuk
menumbuhkan partisipasi masyarakat; (1) Aparatus peme-
rintah di bidang agraria mesti memiliki dasar keberpihakan
yang kuat kepada masyarakat sebagai subyek yang harus
dilayani, memahami aspirasi masayarakat sekaligus berke-
mampuan membuka dan mengelola ruang pelibatan dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan (2) Sistem
pelayanan di bidang agraria hendaknya memperluas kesem-
patan kepada masyarakat—khususnya kepada golongan
ekonomi lemah yang miskin, untuk mendapatkan kemu-
dahan dalam pelayanan dan pengurusan berbagai keperluan
terkait pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan peman-
faatan tanah serta kekayaan alam lainnya.
Kedua prasyarat ini akan menjadi dasar bagi perluasan
spektrum pelayanan pertanahan dari sekedar teknis admi-
nitratif prosedural ke ranah kebijakan yang lebih
mempertimbangan berbagai dimensi kepentingan masyarakat
luas yang kompleks. Agar kedua prasayarat ini dapat terwujud
maka diperlukan suatu upaya mendasar dalam menggeser
posisi masyarakat dari sekedar objek dari suatu kebijakan
menjadi subjek yang secara aktif terlibat dan sebagai pihak
yang punya kepentingan utama. Untuk itu, imaji tentang
peran aparat pemerintah sebagai “penguasa” hendaknya
digeser menjadi “pelayan” kepentingan masyarakat banyak.

376