Page 422 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Politik agraria semacam ini menenggelamkan elan
partisipasi dan justru melahirkan resistensi dari masyarakat.
Contoh nyata dari ekspresi dari resistensi masyarakat
terhadap politik agraria dewasa ini adalah maraknya aksi
“okupasi” dan “reclaiming” yang dilancarkan masyarakat.
Reclaiming dan okupasi kian memassal dan lebih sistematis.
Metamorfosis aksi sporadik ke gerakan sistematis menjadi
indikasi menguatnya kebutuhan reforma agraria. Contoh-
nya, tanah-tanah perkebunan menjadi sasaran empuk
reklaimer dan okupaser. Perkebunan telantar, yang hak guna
usahanya cacat hukum atau (hampir) habis, menjadi dalil
pemicu reclaiming dan okupasi. Tanah-tanah bekas kehu-
tanan juga menjadi sasaran dari aksi ini. Secara esensial,
aksi reclaiming dan okupasi ini merupakan wujud kebutuhan
rakyat atas lahan pertanian.
Secara legal, aksi ini “melanggar” hukum. Namun secara
sosio-politik menjadi keniscayaan karena reforma agraria
tak dijalankan. Reclaiming dan okupasi diistilahkan para
ahli sebagai agrarian reform by leverage, pembaruan agraria
yang didongkrak rakyat bawah. Dalam merespon resistensi
semacam ini, pemerintah mestilah tanggap dalam membe-
rikan formulasi penyelesaian secara mendasar. Yang diper-
lukan, pengakuan dan perlindungan tanah rakyat. Penga-
kuan hak rakyat atas tanah adalah upaya serius pemerintah
untuk mengakui hak rakyat atas kepemilikan, penguasaan,
dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lain, yang
disebut legalisasi hak rakyat atas tanah (lihat artikel penulis:
Kompas, 14 Juli 2005).
Dengan demikian, hanya dengan pendekatan dan solusi
yang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat

375