Page 421 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

memicu problem dan konflik sosial baru, serta sudah pasti
bukan reforma agraria sejati. Penyediaan data objek dan
subjek reform ini dijalankan dengan melibatkan rakyat calon
pemerima manfaat melalui organisasi-organisasinya yang
sejati. Tanah-tanah yang sudah diduduki dan dikuasai rakyat
miskin hendaknya diintegrasikan sebagai bagian dari objek
reform, dan jadi prioritas untuk dilegalisasi oleh pemerintah.
Dengan demikian, rencana redistribusi tanah bagi rakyat
miskin merupakan rencana bagus, namun perlu diletakkan
dalam kerangka pembaruan agraria nasional yang menye-
luruh. Sektor-sektor keagrariaan yang disentuh program
pembaruan agraria nasional hendaknya mencakup perta-
nian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesi-
sir, pulau-pulau kecil dan kelautan. Hanya dengan pelaksa-
naan program pembaruan agraria nasional yang kompre-
hensif maka tujuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran
dapat dicapai secara mendasar hingga menyentuh jantung
akar persoalannya.

C.4. Modal Sosial: Partisipasi Rakyat 8
Ketika kita menghendaki adanya partisipasi rakyat
dalam pembaruan agraria, maka perlu menengok terlebih
dahulu bentuk dan pola hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat di bidang agraria (pertanahan) selama
ini. Secara substansial, politik agraria selama ini telah mela-
hirkan ketidakadilan agraria dalam berbagai dimensinya.
Politik agraria yang menganak-emaskan modal besar sem-
bari meminggirkan hak-hak rakyat kecil atas tanah dan keka-
yaan alam lainnya secara signifikan telah menyumbat
potensi partisipasi yang ada di dalam tubuh masyarakat.

374