Page 415 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

jawabkan ilmiah maupun sosial, dan menggali fakta
sesungguhnya di lapangan. Tanah-tanah yang selama
ini dalam skala luas dikuasai orang/badan usaha tertentu
yang terbukti menyebabkan terjadinya ketimpangan dan
monopoli hendaknya segera ditetapkan sebagai objek
pembaruan agraria sehingga dapat diakses rakyat.
5. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum
dan kebijakan pertanahan. Reforma agraria perlu
aspek legal dan konstitusional. Implementasi reform
akan lebih kokoh jika dilandasi dan dipayungi politik,
hukum dan kebijakan agraria yang kondusif. Meninjau
ulang peraturan agraria perlu disegerakan. Substansi
dan format hukum agraria baru ditata agar lebih men-
jamin keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Politik agraria yang pro kepada modal besar yang
memicu konflik dan ketimpangan mestilah diganti
politik agraria yang lebih pro kepada rakyat kecil dan
mendorong kemakmuran bersama.

C.3. Pembaruan Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan
dan Pengangguran

C.3.1. Masalah Agraria versus Kemiskinan 7
Dalam sudut pandang ekonomi, ketunakismaan (land-
lessness) yang meluas akan menyebabkan perekonomian
suatu negara menjadi rapuh. Apalagi jika negara tersebut
masih sangat bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai
penyumbang pendapatan domestik maupun sebagai penye-
rap tenaga kerja. Ketunakismaan akan menyebabkan ren-
dahnya produktivitas pertanian, karena petani-petani

368