Page 414 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 414

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

                   wa penyelesaian konflik agraria salah satu tujuan pokok
                   pembaruan agraria. Selama ini memang tercatat begitu
                   banyak konflik agraria struktural yang terjadi akibat
                   penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan negara.
                   Begitu banyak korban telah jatuh dan begitu luas lahan
                   yang dipersengketakan tanpa ada mekanisme penye-
                   lesaiannya secara adil. Kedeputian ini memberi harapan
                   agar sengketa dan konflik agraria dapat ditangani dan
                   diselesaikan dengan mengutamakan hak-hak rakyat
                   yang menjadi korban. Desain kerja yang jelas-sistematis,
                   kelembagaan yang kuat-kredibel, serta sumberdaya yang
                   mahir-terpercaya jadi pra-syarat agenda ini.
               3. Menangani masalah KKN serta meningkatkan
                   partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Korup-
                   si, kolusi dan nepotisme adalah musuh bersama. Birok-
                   rasi harus terbebas dari korupsi dan aparat yang korup
                   mesti diamputasi agar tak berlaku pepatah “akibat nila
                   setitik rusak susu sebelanga”. Komitmen BPN untuk
                   berbenah diri dalam menyambut tugas bagi pembaruan
                   agraria memang harus dimulai dari menjaga ketulusan
                   hati dan kejujuran niat bekerja untuk rakyat. Sedangkan
                   partisipasi dan pemberdayaan masyarakat harus diwu-
                   judkan dengan melibatkan secara aktif organisasi rakyat
                   dalam persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi program
                   pembaruan agraria.
               4. Membangun data-base penguasaan dan pemilikan
                   tanah skala besar. Keberadaan dan akurasi data objek-
                   objek reform menjadi pra-syarat keberhasilan reform.
                   Pengadaan data dan informasi objek dan subjek reform
                   mesti dilakukan sistematis dan bisa dipertanggung-

                                                                  367
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419