Page 813 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

mewujudkan cita-cita mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemer-
dekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Republik
Indonesia .
7
Negara mempunyai kekuasaan atas seluruh bumi, air
dan ruang angkasa. Negara dapat memberikan tanah yang
belum dipunyai sesuatu hak kepada seseorang atau badan
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya. Atas
dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah .
8

4.3. Tanah untuk keadilan sosial
Negara menggariskan nilai-nilai dalam upaya menata
struktur keagrariaan nasional yang berkeadilan: (a) semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, (b) penguasaan
dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diper-
kenankan, (c) tanah harus dikerjakan sendiri secara aktif
oleh pemiliknya dan mencegah cara-cara pemerasan, (d)
usaha dalam bidang agraria tidak boleh bersifat monopoli,
(e) menjamin kepentingan golongan ekonomi lemah, dan
(f) untuk kepentingan bersama .
9
Tidak dapat dibenarkan, bila pemegang hak atas tanah
mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya untuk
kepentingan pribadinya semata. Apalagi jika merugikan
kepentingan umum. Penggunaan dan pemanfaatan tanah
harus sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemegang
hak, masyarakat dan Negara. Ini tidak berarti bahwa kepen-
tingan perseorangan terabaikan oleh kepentingan umum.
Kepentingan umum dan kepentingan perseorangan harus

766