Page 812 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 812

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               kutan saja, tapi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia.
                   Bagi rakyat Indonesia hubungan dengan tanah meru-
               pakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Hubungan ini
               sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan,
               keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan Negara Indo-
               nesia. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan
               lahir kemiskinan bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia,
               ketidakadilan, peluruhan serta sengketa dan konflik yang
               berkepanjangan yang bisa bersifat struktural. Hubungan
               yang mendasar dan asasi tersebut dijamin dan dilindungi
               keberadaannya oleh Konstitusi .
                                            4

               4.2. Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
                   Sejalan dengan UUD 1945 yang menunjukkan suatu
               perjalanan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,
               sebagaimana yang tertuang dalam alinia ke-4 Pembukaan
               UUD 1945, bahwa ujung dari cita-cita negara adalah mewu-
               judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD
               1945 55
                   Pasal 33 ayat (3) memberikan dasar bagi lahirnya kewe-
               nangan negara yang disebut dengan hak menguasai negara .
                                                                    6
               Hak negara dimaksud berisi kewenangan: (a) mengatur dan
               menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan, persediaan
               dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,
               (b) menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan hu-
               kum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
               dan (c) menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan
               hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
               yang mengenai bumi, air dan  ruang angkasa. Ketiga
               kewenangan dimaksud, merupakan landasan untuk

                                                                  765
   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817