Page 814 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 814
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
seimbang, sehingga tercapai kemakmuran, keadilan dan
kebahagiaan seluruh rakyat.
Guna mencegah tertumpuknya penguasaan dan pemili-
kan tanah di tangan segelintir orang, maka penguasaan dan
pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan
karena merugikan kepentingan umum. Untuk itu, ditetap-
kan batas minimum dan maksimum luas tanah yang dapat
dimiliki oleh seseorang sehingga dapat memperoleh peng-
hasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan
keluarganya. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari
batas maksimum akan diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian dan selanjutnya tanah tersebut akan dibagi-
kan kepada rakyat yang membutuhkannya.
Orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak
atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan
atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah
cara-cara pemerasan. Lebih jauh, usaha dalam bidang agraria
tidak boleh bersifat monopoli, harus dapat menjamin
kepentingan golongan ekonomi lemah, dan untuk kepen-
tingan bersama.
4.4. Tanah adalah kehidupan
Pancasila, UUD 45 dan UUPA menuntut agar politik,
arah dan kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata
dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur
ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat
mengakses berbagai sumber kemakmuran, utamanya tanah.
Terbukanya akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak
rakyat atas tanah, memberikan kesempatan rakyat untuk
767
