Page 822 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 822
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
pokok persoalannya dengan menggunakan mandat negara,
yang merupakan mandat publik, dan sepenuhnya untuk
kepentingan rakyat.
Untuk saat ini, dapat saya pahami, reforma agraria
diartikan secara beragam oleh beragam orang, profesi, atau
kelompok. Di kalangan akademisi, di kalangan pegiat
reforma agraria, maupun di kalangan pemerintah, reforma
agraria tidak jarang dipahami secara berbeda-beda. Tetapi,
dari semua ragam pemahaman ini, ada benang merah yang
dapat menghubungkan semuanya, yaitu bahwa reforma
agraria dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemi-
likan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sum-
ber-sumber agraria menuju suatu struktur P4T yang berke-
adilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya.
Apabila makna ini didekomposisi, terdapat lima komponen
mendasar di dalamnya, yaitu : (a) restrukturisasi penguasaan
asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan
politik yang lebih berkeadilan (equity), (b) sumber pening-
katan kesejahteraan yang berbasis keagrariaan (welfare), (c)
penggunaan/pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi
lainnya secara optimal (efficiency), (d) keberlanjutan (sustai-
nability), dan (e) penyelesaian sengketa tanah (harmony).
Penataan tersebut tentu membutuhkan kekuatan dan
mandat negara untuk memastikan bahwa rakyat harus
memiliki sumber-sumber ekonomi dan memiliki akses sosial
dan politik bagi kehidupannya. Dalam kerangka mandat
inilah diperlukan pula adanya distribusi/redistribusi aset-
aset yang dimiliki negara untuk rakyat yang tidak memiliki
aset atau yang asetnya tidak memadai untuk menopang
kehidupan rumah tangganya, termasuk di dalamnya tanah
775
