Page 824 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 824
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
definisikan sebagai land reform plus. Artinya reforma agraria
adalah land reform di dalam kerangka mandat konstitusi,
politik, dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan
dalam P4T ditambah dengan access reform. Atau, secara
mudah dirumuskan sebagai berikut:
Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform
Di dalam kerangka inilah, Presiden Republik Indone-
sia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, melalui
Pidato Awal Tahun yang dilakukan pada tanggal 31 Januari
2007 memutuskan bahwa mulai tahun 2007 ini secara
bertahap reforma agraria dilaksanakan dengan prinsip dasar:
tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
5.5. RA: persiapan dan perencanaan
Reforma agraria merupakan agenda besar bangsa yang
membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dan
cermat guna memastikan tercapainya tujuan. Untuk
memastikan bahwa reforma agraria tersebut berjalan secara
baik, Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan 9,25
juta hektar tanah yang berasal dari berbagai sumber,
termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang
tetapi masih belum diredistribusikan, tanah-tanah negara yang
haknya telah berakhir, tanah-tanah negara yang peman-
faatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat
keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik
dan secara hukum terlantar, tanah bekas kawasan
kehutanan, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur
777

