Page 851 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 851
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
MPR ini telah mengawali konsensus dan komitmen seluruh
bangsa Indonesia untuk menjalankan kembali reforma agra-
ria demi mewujudkan distribusi penguasaan dan peman-
faatan tanah yang adil dan dapat melahirkan kesejahteraan
rakyat.
Selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam, yang dimaksudkan untuk memberikan
dasar dan arah pembaruan agraria yang adil, berkelanjutan
dan ramah lingkungan serta untuk memastikan penguatan
kelembagaan untuk menanganinya. Dalam Pasal 3 Kete-
tapan ini dinyatakan: “Pembaruan agraria mencakup suatu
proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman-
faatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka ter-
capainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Secara rinci, Ketetapan MPR No. IX ini memberikan
mandat mengenai arah kebijakan pembaruan agraria yang
tersebut dalam Pasal 5 sebagai berikut:
a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai pera-
turan perundang-undangan yang berkaitan dengan
agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor
demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud
Pasal 4 Ketetapan ini.
b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemi-
likan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform)
yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan
tanah untuk rakyat.
804
