Page 853 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

ini selanjutnya juga dikukuhkan sebagai komponen penting
dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2005. Dalam UU
ini reforma agraria dituangkan pada Bab IV.1.5 mengenai
Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berke-
adilan sebagai berikut: “...menerapkan sistem pengelolaan
pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan pene-
gakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan
prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi ...
perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui ... land reform.”
Sebagai operasionalisasi lebih lanjut, dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, khususnya
pada Bab 16, Butir C, Sub-Bab 1.7. terkait dengan “peme-
nuhan hak atas tanah”, dikemukakan program-program
konkret antara lain sebagai berikut:
1. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan
untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah
kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan per-
undangan pertanahan, penyelesaian konflik dan
pengembangan budaya hukum;
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pe-
manfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan
menjunjung supremasi hukum;
3. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria;
4. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan
perkebunan sesuai dengan UUPA;
5. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan
dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran
tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

806