Page 854 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

6. Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin
dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan,
dan menjunjung supremasi hukum;
7. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa
diskriminasi gender;
8. Pembuatan forum lintas pelaku dalam penyelesaian
sengketa tanah;
9. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga
adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;
Terlepas dari ketentuan legal dan komitmen politik di
atas, pelaksanaan reforma agraria mensyaratkan upaya
penguatan kapasitas di lingkungan internal lembaga negara
yang melaksanakannya maupun lingkungan yang
mendukungnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah
secara sistematis dan terukur (Arifin, 2007). Dalam kaitan
ini Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional sebenarnya merupakan penguatan kelembagaan
di dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria tersebut.
Agenda reforma agraria ini, bersama dengan pengkajian dan
penanganan konflik agraria serta pemberdayaan masyarakat,
merupakan tiga fungsi penting BPN di antara keseluruhan
21 fungsinya dalam “melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral”.
Dalam Perpres ini struktur kelembagaan BPN juga diper-
kuat dengan menegaskannya sebagai instansi vertikal. Selain
itu, struktur keorganisasian BPN oleh Perpres ini dikem-
bangkan, termasuk dengan penambahan kedeputian baru
yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan.

807