Page 852 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui
inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehen-
sif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan
sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa men-
datang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum
dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam
rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan
menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan
sumber daya agraria yang terjadi.
f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan
dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan
penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang
terjadi.
Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Pemerin-
tahan SBY-JK sejak awal telah berkomitmen untuk melak-
sanakan reforma agraria ini. Melalui pelaksanaan reforma
agraria diyakini bahwa pertanahan akan dapat berkontribusi
secara nyata pada perwujudan keadilan sosial, penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Melalui
reforma agraria juga dapat dijamin kontribusi pertanahan
pada proses revitalisasi pertanian, revitalisasi pedesaan, pem-
bangunan perumahan rakyat, dan pembangunan infrastruk-
tur serta, yang lebih kongkrit lagi, pada proses pemenuhan
hak-hak dasar rakyat (Winoto, 2005).
Komitmen politik untuk melaksanakan reforma agraria

805