Page 857 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

5. Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria 5

5.1. Reforma Agraria Sebagai Bagian Strategi
Pembangunan Nasional

Presiden SBY telah menegaskan bahwa program reforma
agraria akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2007
ini. Saat menyampaikan Pidato Politik Awal Tahun 2007
pada tanggal 31 Januari 2007 lalu, Presiden menyatakan
arah kebijakannya mengenai pertanahan sebagai berikut:

“Program Reforma Agraria ... secara bertahap ... akan dilaksanakan
mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan
tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan
tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan
Tanah untuk
Tanah untuk
bagi rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untukTanah untuk
Tanah untuk
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat... (yang) saya anggap mutlak
untuk dilakukan.”
Dalam dokumen “Reforma Agraria: Mandat Politik,
Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah
untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat” yang diterbitkan
Badan Pertanahan Nasional (2007) dinyatakan bahwa pro-
gram reforma agraria ini merupakan bagian penting dari
agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden
SBY. Dalam rangka mengatasi problem kritikal kemiskinan
dan pengangguran, Presiden SBY telah menetapkan tiga
strategi pembangunan yang disebut Triple Track Strategy seba-

5 Uraian pada bagian ini sebagian besar mengacu pada: Reforma Agra-
ria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan
Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat; dokumen resmi yang
diterbitkan BPN RI untuk mensosialisasikan program reforma agraria
yang akan dilaksanakan.

810