Page 862 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

negara yang dapat menjadi obyek reforma agraria meru-
pakan tahapan yang sangat krusial. Per definisi, tanah negara
adalah bidang-bidang tanah yang tidak dimiliki perorangan
atau badan hukum dengan hak tanah tertentu yang dite-
tapkan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya, dan
dengan demikian dikuasai langsung oleh negara. Terhadap
tanah semacam ini kekuasaan negara bersifat penuh dan
mutlak: negara sebagai “Badan Penguasa” (bukan pemilik)
dapat mengatur peruntukan tanah ini dan menentukan hu-
bungan hukumnya dengan seseorang atau badan hukum
dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peruntukan yang
telah ditentukan. Apabila tanah tersebut telah diberikan
negara dengan suatu hak tertentu kepada perseorangan atau
badan hukum, maka dengan sendirinya kekuasaan negara
telah dibatasi oleh isi dari hak itu.
Meskipun demikian, dalam faktanya kekuasaan negara
atas tanah-tanah yang belum dipunyai oleh seseorang atau
badan hukum ini sedikit banyak dibatasi pula, misalnya oleh
hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
Bilamana menurut kenyataan masih terdapat hak-hak ulayat
sedemikian ini, maka kekuasaan negara atas tanah-tanah
tersebut tidak bebas sepenuhnya. Begitu juga terhadap ka-
wasan hutan yang secara legal juga tanah negara, tidak bisa
diberikan suatu hak tertentu sampai ia dilepaskan terlebih
dulu dari status kawasan hutan (cf. Gautama, 1997). Dengan
demikian, tidak semua tanah negara dapat dengan bebas
dijadikan sebagai obyek reforma agraria.
Dari segi lain, dengan memperhatikan karakteristik
sebaran penduduk di Indonesia, maka penyediaan tanah
yang dialokasikan sebagai obyek reforma agraria juga perlu

815