Page 863 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

dibedakan menurut tingkat kepadatan penduduknya, yakni
antara wilayah yang memiliki penduduk padat dan yang
kurang padat. Mengingat makna strategis reforma agraria
ini adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, pengu-
asaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, maka diper-
lukan penyediaan tanah yang memadai baik dari luasannya
maupun kualitasnya guna menjamin terselenggaranya
restrukturisasi tersebut. Untuk itu, diperlukan penyediaan
tanah dalam jumlah luas dan berada pada wilayah-wilayah
yang berpenduduk kurang padat. Di sisi yang lain, pemilihan
obyek reforma agraria di wilayah yang berpenduduk padat
juga dipandang amat strategis untuk dapat menjawab
persoalan kemiskinan dan penguasaan tanah yang sempit,
selain diharapkan bisa turut membantu menyelesaikan seng-
keta dan konflik pertanahan yang umumnya terkonsentrasi
di wilayah-wilayah yang lebih padat penduduknya.
Berdasarkan kesemuanya ini, maka persoalan menge-
nai lokasi yang akan ditetapkan sebagai obyek reforma
agraria haruslah ditunjuk pada tanah-tanah yang pengu-
asaannya ada pada negara sepenuhnya. Apabila masih terda-
pat hak-hak yang melekat pada tanah yang menjadi calon
lokasi reforma agraria, atau yang haknya masih disengke-
takan oleh berbagai pihak, maka hal ini harus diselesaikan
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
melalui kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Apabila
dalam faktanya tanah negara yang akan dijadikan lokasi
reforma agraria telah digarap oleh para petani, maka mereka
ini harus mendapat prioritas sebagai penerima redistribusi
tanah sehingga hak mereka atas tanah yang telah mereka
garap selama ini dapat dikuatkan.

816