Page 860 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 860
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
politik; akses pada modal, teknologi, manajemen, pendam-
pingan/pembinaan, peningkatan kapasitas dan kemampuan,
pasar input dan pasar output; bahkan juga penataan organi-
sasi usaha serta akses-akses lain yang dibutuhkan para petani
untuk dapat berkembang.
Atas dasar ini, maka reforma agraria yang akan dilak-
sanakan oleh BPN ini didefinisikan sebagai landreform plus,
yakni landreform untuk mewujudkan keadilan dalam pengu-
asaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
ditambah dengan access reform. Atau secara mudah diring-
kaskan dalam rumusan sebagai berikut: Reforma Agraria
= Land Reform + Access Reform (Winoto 2007). Dengan
pengertian yang menyeluruh semacam ini, maka pelaksa-
naan reforma agraria diharapkan dapat mencapai tujuan-
tujuan sebagai berikut:
1. menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan
penggunaan tanah ke arah yang lebih adil;
2. mengurangi kemiskinan;
3. menciptakan lapangan kerja;
4. memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber eko-
nomi, terutama tanah;
5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
dan
7. meningkatkan ketahanan pangan.
5.2. Kerangka Operasional Pelaksanaan Kebijakan
Reforma Agraria
Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah
ini—yang disebut sebagai Program Reforma Agraria
813

