Page 864 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Mengenai kategori obyek reforma agraria menurut ting-
katan kepadatan penduduk, pemerintah sendiri telah
menyiapkan alokasi tanah baik untuk wilayah yang berpen-
duduk kurang padat maupun yang padat. Untuk obyek
reforma agraria di wilayah berpenduduk kurang padat, Presi-
den SBY telah mengalokasikan tanah seluas 8,15 juta ha
yang berada di luar Jawa. Tanah seluas ini diidentifikasi dari
areal indikatif kawasan hutan produksi konversi yang akan
dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan untuk tujuan
reforma agraria ini. Sedangkan untuk obyek reforma agraria
pada wilayah penduduk padat, BPN telah mengidentifikasi
tanah negara seluas 1,1 juta ha dari berbagai sumber yang
dapat dialokasikan sebagai obyek reforma agraria. Dengan
demikian, luasan keseluruhan tanah obyek reforma agraria
yang dialokasikan untuk pelaksanaan program reforma
agraria ini dalam periode 2007-2014 adalah seluas 9,25 juta
ha. Secara rinci, penyediaan tanah bagi pelaksanaan reforma
agraria ini diperoleh dari sejumlah sumber sebagai berikut:
a. Tanah bekas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
atau Hak Pakai;
b. Tanah yang terkena ketentuan konversi;
c. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
d. Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. Tanah obyek landreform;
f. Tanah bekas obyek landreform
g. Tanah timbul;
h. Tanah bekas kawasan pertambangan;
i. Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah;
j. Tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah;

817