Page 143 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

alam di Kota Yogyakarta, baik dengan mewujudkan tata ruang yang
berkeadilan serta dengan berbagai program untuk meningkatkan
sumberdaya air dengan cara memperbanyak sumur resapan misalnya.
Sudah sepatutnya pula Pemerintah turut serta menjaga agar ruang
kota tidak habis dijarah oleh para investor untuk kepentingan bisnis
semata.

Penulis beranggapan bahwa kehadiran kepedulian pemerintah
masih kurang terasa dalam memecahkan pemasalahan yang
diakibatkan oleh masifnya pembangunan hotel yang terjadi selama
ini. Jika dilihat, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang relatif
sangat sempit ini sudah tidak mempunyai sumberdaya yang dapat
dieksploitasi lebih dalam untuk meningkatkan pembangunan.
Pembangunan dalam bentuk bisnis penyediaan akomodasi bagi
wisatawan memang merupakan salah satu bentuk pembangunan
yang masih mungkin dilakukan, padahal jika dilihat lebih jauh lagi
pemerintah dapat membuat program homestay atau guest house yang
pengelolaannya melibatkan warga Kota Yogyakarta sendiri. Sehingga
nanti dapat dicapai kemakmuran bersama, bukan hanya pada pemilik
hotel saja yang justru kebanyakan berasal dari luar Kota Yogyakarta.

E. ParƟsipasi Warga Kota
Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu perkotaan,
maka peran dari masyakarat yakni mematuhi semua peraturan
pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen perencanaan
tata ruang kota, baik dokumen RTRW maupun RDTR. Partisipasi
warga kota tertuang dalam Bab VIII, Pasal 37 Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
Di dalam pasal 37 ini termuat hak, kewajiban dan peran masyarakat

128 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL