Page 139 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 139
Izin membangun bangunan dengan sendirinya merupakan
salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang, namun dalam
pelaksanaannya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta seakan-akan
sangat mudah dalam memberikan izin untuk pembangunan hotel.
IMB sebagai pengendali pemanfaatan ruang, sejatinya disokong
oleh berbagai aturan pengendali lainnya yang merupakan prasyarat
pada saat mengajukan permohonan, namun dalam pelaksanaannya
seringkali dokumen tersebut hanya merupakan persyaratan secara
formalitas saja.
Dalam rencana pembangunan hotel, prosedur yang sering
dianggap remeh oleh pemrakarsa hotel yakni konsultasi publik.
Konsultasi publik sering kali dilaksanakan hanya sebagai bentuk
formalitas saja, hal ini seperti dikutip dari pernyataan Winarta
Hadiwiyono selaku Ketua Forpi, yang menjelaskan bahwa:
“…Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan itu dan
kemungkinan dampaknya yang bisa ditimbulkan, dan bagaimana
pemrakarsa itu mencoba untuk mengatasi itu. Tapi yang sering
kali terjadi kebanyakan konsultasi publik hanya formalitas.
Masyarakat dikumpulkan kemudian mereka cerita mau bangun
ini…tapi masyarakat gak dikasih tahu bagaimana secara teknis,
bagaimana mereka bisa memahami bahwa pembangunan ini
berdampak negatif atau tidak...dan mereka bisa merasa yakin
bahwa pemrakarsa itu sudah melakukan treatment… upaya-
upaya apa yang akan dilakukakan supaya dampak negatif itu
tidak terjadi…”
Berdasarkan pernyataan di atas, maka konsultasi publik yang
merupakan salah satu hak masyarakat untuk mengetahui rencana
pembangunan yang terjadi di lingkungannya sering diabaikan oleh
para pemrakarsa hotel. Lebih lanjut Winarta juga menjelaskan bahwa
124 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL
