Page 134 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

penguasaan sejalan dengan amanat yang dijabarkan dalam Pasal 12
Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Berbagai aturan pengendalian penguasaan tanah ternyata juga
tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
1973 tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas, yakni
berupa larangan kepada perorangan maupun badan hukum untuk
memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah yang melampaui
batas kebutuhan usaha sesungguhnya baik untuk kegiatan yang
sifatnya spekulatif maupun untuk pembangunan industri, real estate,
82
dan lain-lain; serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-hak Atas
Tanah. Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri merupakan penegasan
kembali pengawasan terhadap penguasaan tanah yang melampaui
batas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 44 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 83
Kedua aturan pengendalian penguasaan tanah tersebut sangat
jelas tujuannya yakni untuk membatasi kepemilikan dan penguasaan
tanah yang melebihi batas usahanya, khususnya untuk tujuan
spekulatif. Namun kenyataannya aturan tersebut sampai saat ini
tidak pernah dilaksanakan, padahal perkembangan kondisi perkotaan
selama ini menyebabkan penguasaan dan pemilikan tanah mayoritas
dimiliki oleh para pemilik modal, hal ini mengakibatkan terjadinya
ketimpangan kepemilikan tanah khususnya di perkotaan.

82 Badan Pertanahan Nasional. (2005). Himpunan Beberapa Peraturan Pertanahan
Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah. Direktorat Hukum Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional. Jakarta. hlm.436
83 Pasal 19, PP No.10 Tahun 1961 mengharuskan adanya akta yang dibuat dihadapan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sebelum adanya kegiatan pemindahan
hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, serta menggadaikan tanah.

Tantangan Mewujudkan Yogya yang “Seyogyanya” Berhati Nyaman 119