Page 133 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

“…maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan
pembangunan lainnya serta pelaksanaan selanjutnya dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun pada kenyataannya peraturan pemerintah yang mengatur
tentang pembatasan luas maksimum dan jumlah tanah untuk
perumahan dan pembangunan sampai saat ini belum diatur lebih
lanjut. Padahal pentingnya pembatasan pemilikan tanah perkotaan
ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor
II/MPR/1993, yang menyatakan bahwa:
“Penataan penggunaan tanah perlu memerhatikan hak-hak
rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum
pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah
penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah
pemusatan penguasaan yang merugikan kepentingan rakyat.” 80
Regulasi yang membatasi penguasaan atas tanah yang melebihi
batas tersebut, sebenarnya termuat dalam Peraturan Menteri
Agraria (PMA) Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permohonan dan
Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor.SK/59/DDA/1970 tentang
Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak atas Tanah.
Peraturan ini melarang pemindahan hak jika subyek penerima
hak (termasuk isteri/suami dan anak-anaknya masih menjadi
tanggungannya) ternyata telah mempunyai 5 (lima) bidang tanah
atau lebih. Hal ini membuktian bahwa kebijakan pengendalian
81

80 Sumardjono, Maria. (2008). Tanah Dalam Persepek f Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya. Kompas. Jakarta.hlm.13
81 Lihat Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor.SK/59/
DDA/1970 tentang Penyederhaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak atas Tanah

118 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL