Page 136 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

juga memperhatikan kebutuhan ruang bagi masyarakatnya untuk
bisa berkembang dan berbudaya.

B. Bentuk dan Mekanisme Pengendalian Pembangunan
Hotel

Perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta yang semakin
pesat mengakibatkan tingginya perubahan pemanfaatan ruang,
yang dahulu berupa tanah-tanah pekarang banyak yang berubah
pemanfaatannya menjadi hotel. Secara teknis aturan yang dapat
digunakan sebagai pengendali pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta
yakni dengan mekanisme izin pemanfaatan ruang, yakni: (a) Izin
Lokasi; (b) Izin Klarifi kasi; (c) Advice Planning; (d) Peraturan
Walikota Yogyakarta 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pola Ruang
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; (e) Surat Rekomenasi
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Yogyakarta
untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasinya; (f)
Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta; serta (g) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi.
Advice Planning, serta Surat Rekomendasi Pemanfaatan ruang
yang dikeluarkan oleh BKPRD merupakan salah satu syarat untuk
penerbitan IMB untuk pembangunan hotel. Pada dasarnya izin
adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan
perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan
85
bersifat konkret. Sehingga sebenarnya mekanisme perizinan IMB
sendiri, merupakan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.

84 NasuƟon, Adnan Buyung dalam Budihardjo, Eko (1984).Sejumlah Masalah

Pemukiman Kota. Edisi Pertama. Cetakan keƟga (1998). Penerbit Alumni. Bandung
85 Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. (2013). Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep
Kebijakan Otonomi Daerah. Nuansa,Bandung.hlm.105

Tantangan Mewujudkan Yogya yang “Seyogyanya” Berhati Nyaman 121