Page 135 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Tantangan selanjutnya yakni bagaimana pemerintah dalam
hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengupayakan agar
terwujudnya peraturan pengendalian penguasaan tanah di perkotaan.
Hal ini penting, karena selama ini belum ada satupun peraturan
perundang-undangan yang mengatur dengan kuat batasan pemilikan/
penguasaan tanah di perkotaan. Fenomena menunjukkan bahwa
perkembangan pembangunan yang masif menjadikan tanah sebagai
barang modal yang bernilai sangat tinggi, menjadikan tanah-tanah
di perkotaan dijadikan barang investasi oleh segelintir orang demi
keuntungan yang spekulatif.

Oleh karena itu, sudah saatnya pengendalian pemanfaatan
ruang perlu disinergikan dengan penguasaan tanah. Caranya yakni
dengan mencantumkan batasan-batasan pemanfaatan tanah di
dalam sertipikat bukti haknya sesuai dengan pola pemanfaatan
ruang yang terdapat di dalam peraturan RDTR dan Peraturan
Zonasi, sehingga pemilik tanah mengetahui dengan pasti batasan
pemanfaatan tanah yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai
dengan rencana pembangunan yang sudah ada. Namun hal tersebut
juga membutuhkan pengawasan dan tindakan yang tegas dari dinas
yang terkait, karena walaupun dalam peraturan RDTR dan Peraturan
Zonasi sudah dilengkapi dengan sanksi pidana, namun sampai saat
ini belum ada tindakan tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut.
Upaya pengendalian penguasaan/pemilikan tanah di perkotaan
juga dapat dilakukan dengan cara pembebanan pajak yang lebih berat
untuk pemilikan jumlah bidang di atas batas maksimum kepemilikan.
Pajak progresif tersebut juga harus disertai dengan cara pemungutan
84

yang lebih efisien dan sanksi yang lebih efektif. Sudah saatnya
pemerintah lebih memperhatikan pembangunan yang dilaksanakan,
sehingga tidak hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD), namun

120 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL