Page 142 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 142
dalam implementasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel
ini bukan hanya belum adanya regulasi namun juga akibat problem
kekuasaan. Hal ini, karena kebijakan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengandung unsur-unsur yang
sarat dengan politis, sehingga kebijakan yang diambil kurang tegas.
D. Ke(Ɵdak)hadiran Kepedulian Pemerintah
Sudah selayaknya Pemerintah Kota Yogyakarta hadir dalam
menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh masifnya
pembangunan hotel, salah satunya yakni dengan dikeluarkannya
kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan yang timbul di
dalam masyarakat. Namun sikap pemerintah Kota Yogyakarta
sendiri, dalam konteks pembangunan hotel yang masif ini masih
88
bergaya seperti “pemadam kebakaran” . Pemerintah hanya beraksi
ketika sudah terjadi peristiwa, sehingga kebijakan yang diambil pun
terkesan tidak bersifat preventif.
Nyatanya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengambilan
kebijakan moratorium pembangunan hotel saja atas desakan
dari berbagai pihak. Terlebih lagi Pemerintah Kota Yogyakarta
memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan pembangunan
hotel, namun belum sepenuhnya didasari dengan perhitungan yang
dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Sebagai contoh,
banyaknya pemberian izin pembangunan hotel di kawasan penduduk
kepadatan tinggi memunculkan ancaman terhadap ekploitasi
khususnya sumberdaya air di perkotaan.
Pentingnya kehadiran dan kepedulian Pemerintah harus diwu-
judkan dengan tindakan yang nyata untuk menjaga keseimbangan
88 Menyi r pernyataan dari Eko Teguh Paripurno, dalam wawancara pada tanggal 19
Mei 2016.
Tantangan Mewujudkan Yogya yang “Seyogyanya” Berhati Nyaman 127
