Page 31 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta
P. 31
Dalam konteks pembangunan hotel yang semakin marak di
Kota Yogyakarta, maka peraturan yang digunakan oleh Pemerintah
Kota Yogyakarta selain peraturan di atas, untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yakni dengan pemberlakuan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha
Perhotelan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, maka pemanfaatan
air baku untuk usaha perhotelan harus menggunakan sumber air
dari PDAM, maupun dengan sumber air tanah untuk tambahan.
Persyaratan ini harus dipenuhi dalam rangka mengajukan izin
gangguan atau perpanjangan/registrasi ulang izin gangguan untuk
usaha perhotelan.
Sedangkan pengendalian penguasaan tanah, sudah tertuang dalam
Pasal 7 UUPA yakni melarang adanya pemilikan dan penguasaan
tanah yang melebihi batas, yang selanjutnya ditegaskan lagi dalam
Pasal 17 UUPA yang menyatakan bahwa penetapan batas maksimum
tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
Penjabaran dari peraturan ini yakni dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian,
yang ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agraria No.Sk.978/
Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.
Pasal 12 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960,
menyatakan bahwa pembatasan luas maksimum dan jumlah tanah
untuk perumahan dan pembangunan lainnya, akan diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah. Hal ini, karena pembatasan mengenai
tanah-tanah untuk perumahan tidak sepenting tanah-tanah pertanian
dan tidak menyangkut banyak orang. 8
8 Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian.
16 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL
