Page 34 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Lebih lanjut, Woll (1966) mendefinisikan kebijakan publik
sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga
13
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari defi nisi kebijakan
publik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik
merupakan kebijakan yang diambil atau ditetapkan oleh pemerintah,
yang dilakukan maupun tidak dilakukan, berisi arah kebijakan untuk
mencapai tujuan, yaitu untuk mengatasi sejumlah masalah riil yang
terjadi di masyarakat dalam batas-batas kewenangan pemerintah.
Dalam konteks Kota Yogyakarta, maka pembangunan hotel yang
sangat masif, menimbulkan beberapa masalah yakni terancamnya
sumberdaya air perkotaan akibat eksploitasi air tanah untuk
mencukupi kebutuhan air hotel; menurunnya tingkat okupansi
kamar hotel yang diakibatkan tingginya kamar yang ditawarkan
tidak sebanding dengan permintaan; serta timbulnya kekhawatiran
terjadinya perang tarif hotel yang tidak sehat merupakan “masalah
riil” yang mengharuskan pemerintah mengambil suatu kebijakan
untuk mengatasinya.

Proses penyusunan kebijakan publik sendiri, membutuhkan
waktu yang cukup lama, karena melibatkan banyak proses dan
variabel yang harus dikaji. Proses pembuatan kebijakan publik
14
menurut William N. Dunn meliputi tahapan : (1) penyusunan
agenda, dalam tahap ini isu kebijakan masuk dalam agenda kebijakan
para perumus kebijakan; (2) formulasi kebijakan, dalam tahap ini

12 Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori & Proses. MedPress. Yogyakarta.
hlm.18
13 Tangkilisan, Hesel Nogi S.(2003). Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Off set.
Yogyakarta.hlm.2
14 Dunn, William N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Cetakan
kelima (2003). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 24

Telaah Terhadap Pengendalian Perubahan Ruang Kota 19