Page 30 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Pengendalian pemanfaatan ruang ini, diatur melalui berbagai
peraturan perundangan, baik peraturan perundangan di tingkat
nasional maupun peraturan tingkat daerah. Pengendalian pemanfaatan
ruang diatur dalam Pasal 35 UUPR yang menyatakan bahwa
pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (1) penetapan
peraturan zonasi; (2) perizinan; (3) pemberian insentif dan disinsentif;
serta (4) pengenaan sanksi. Sedangkan peraturan perundangan
sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang di tingkat
Daerah, yakni dengan pemberlakuan Peraturan Walikota (Perwal)
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola
Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

Perwal Nomor 25 Tahun 2013 tersebut dipergunakan sebagai
tindaklanjut dan penjabaran dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2029. Hal ini agar tidak terjadi kekosongan
hukum, karena belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota
Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberian
izin pembangunan. Dalam hal ini, maka pengendalian pemanfaatan
ruang dilakukan dengan ketentuan zonasi dituangkan dalam matrik
kegiatan dan pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap blok/
zona peruntukan yang penetapan zonanya sesuai dengan ketentuan
pola ruang atau matrik ITBX.
Sayangnya dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2013 tersebut, tidak
diberikan keterangan teks sebagai penjelasan mengenai ketentuan yang
tertuang dalam matrik ITBX tersebut, sehingga untuk pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan zonasi pemanfataan tanahnya harus
terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BKPRD Kota
Yogyakarta.

Telaah Terhadap Pengendalian Perubahan Ruang Kota 15