Page 33 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Diperlukan suatu analisis kebijakan untuk mengetahui apakah
kebijakan pengendalian yang diimplementasikan telah berhasil
ataukah tidak. Buku ini hadir untuk melakukan analisa tersebut.

Evaluasi Implementasi Kebijakan

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik yaitu apapun

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public
10
policy is whatever government choose to do or not to do). Dari pernyataan
tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik tersebut
dibuat oleh badan pemerintah dan menyangkut tindakan yang
dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sementara, W.I

Jenkis mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai:
“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of
actor concerning the selection of goals and the means of achieving

them within a specified situation where these decisions should, in
principle, be within the power of these actors to achieve.” 11

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Jenkis tersebut, dapat
dimaknai bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang
saling terhubung yang diambil oleh aktor politik atau kelompok
aktor berkenaan dengan tujuan dan langkah yang digunakan untuk
mencapainya, dalam situasi yang spesifik secara prinsip masih dalam

batas kewenangan dari para aktor untuk mencapainya. Sedangkan
menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah
aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 12

10 Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.
Cetakan V. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.hlm.2
11 Suharno. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis
Kebijakan. Penerbit Ombak. Yogyakarta.hlm.11

18 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL