Page 38 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Implementasi kebijakan sendiri sangat kompleks karena
melibatkan banyak aktor yang mempunyai berbagai kepentingan,
yang terlibat mulai dari perumusan kebijakan sehingga dalam
pelaksanaannya syarat dengan kompromi-kompromi politik. Selain
itu, implementasi kebijakan sering gagal karena susahnya menemukan
cara untuk menjalankan kebijakan tersebut, seperti dikutip dari
21
pernyataan Schneider (1982) :

“The greatest difficult in devising better social program is not
determining what are reasonable policies on paper, but fi nding the
means for converting these policies into viable field operations that

correspond reasonably well to original intensions.”
Hal ini mengakibatkan kebijakan yang terlalu sempurna malah
akan membuat implementasi kebijakan tersebut sulit diwujudkan,
karena itu tidak mengejutkan ketika para ahli menyatakan dengan
sinis bahwa implementasi kebijakan yang berhasil hanyalah sebuah
kebetulan (by chance) sementara implementasi kebijakan yang gagal
22
23
memang by design. Van Meter dan Horn (1974) memberikan

definisi implementasi yaitu:
“Policy implementation encompasses those actions by public or
private individuals (or group) that are directed at the achievement of
objectives set forth in prior policy decisions.”

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Van Meter dan Horn

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu Implementasi
kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan individu (atau

21 Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastu , Dyah Ra h. (2015). Implementasi

Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media.
Yogyakarta.hlm.12

22 Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastu , Dyah Ra h. Loc.Cit
23 Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastu , Dyah Ra h. ibid.hlm.20

Telaah Terhadap Pengendalian Perubahan Ruang Kota 23