Page 32 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin
marak di perkotaan yang membutuhkan banyak tanah, maka
ternyata pembatasan pemilikan tanah untuk perumahan dan untuk
pembangunan lainnya ini dipandang perlu segera dibentuk. Hal ini
untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan pemilikan tanah
pada pemilik modal besar yang dapat dengan mudah mempermainkan
harga tanah di perkotaan, untuk kepentingan pribadinya.

Aturan pengendalian penguasaan tanah yang khusus berlaku
di Yogyakarta salah satunya yakni adanya Instruksi Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975
tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada
seorang WNI non Pribumi. Dalam instruksi ini, menyatakan
bahwa jika terdapat Warganegara Indonesia non Pribumi membeli
tanah Hak Milik, hendaknya diproses melalui pelepasan hak,
sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai
langsung oleh Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya mengajukan
permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu
hak. Sehingga secara tidak langsung, maka setiap WNI keturunan
Cina yang memiliki Hak Milik, harus melepaskan haknya kemudian
diberikan kepadanya Hak Guna Bangunan. Walaupun peraturan ini
bersifat diskriminatif, namun jika dimaksudkan sebagai diskriminasi
positif (affi rmative action), maka masih diperbolehkan karena hal ini
9
bertujuan untuk mencapai kondisi yang setara. Aturan ini sampai
saat ini masih berlaku, dan hal ini termasuk ke dalam peraturan
pengendalian penguasaan tanah di Kota Yogyakarta.

9 Sitorus, Oloan dan Sierrad, H.M Zaki, (2006). Hukum Agraria Di Indonesia, Konsep
Dasar dan Implementasinya. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta. hlm. 93

Telaah Terhadap Pengendalian Perubahan Ruang Kota 17