Page 493 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah 4. Availability of opportunity to handle internal case Performance Highlights Ikhtisar Kinerja
pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum first before spreading as public case.
meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat
publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat 5. Reduce risk faced by the organization due to violation
dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, in terms of financial, operational, legal, occupational
hukum keselamatan kerja dan reputasi. safety and reputation aspect.

Adapun dasar penerapannya mengacu pada: The basis of implementation refers to: Report to Shareholder and Stakeholder
1. Anggaran Dasar bright PLN Batam 1. bright PLN Batam Articles of Association
2. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 2. Law No. 31 of 1999 regarding Corruption Crime
Tindak Pidanan Korupsi, jo, UU No.20 Tahun 2001. Eradication Jo. Law No. 20 of 2001. Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
3. PERMEN BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang 3. Minister of SOE Regulation Number: PER- 01/
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good MBU/2011 regarding Good Corporate Governance
Corporate Governance). Implementation.
4. Surat Keputusan DIREKSI NO. 0111.K/ DIR/2012 4. Board of Directors Decree No. 0111.K/ DIR/2012
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan regarding Whistleblowing System Management.
Pelanggaran (Whistleblowing).
5. Surat Edaran Direksi NO. 0010.E/DIR/2012 tentang 5. Board of Directors Circular Letter No. 0010.E/
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing DIR/2012 regarding Whistleblowing System.
System).
6. Nota Dinas Direktur Utama No.00126/334/ 6. President Director Official Memo No. 00126/334/ Company Profile Profil Perusahaan
DIRUT/2012-R tentang Penugasan mengkoordinir DIRUT/2012-R regarding Assignment to Coordinate
pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Implementation.
(Whistleblowing System).
7.
Selain peraturan perundang-undangan diatas, penerapan Besides the regulation mentioned above, the
Whistleblowing System mengacu pada Penilaian Whistleblowing System implementation refers to Business Support Review Tinjauan Pendukung Bisnis
Parameter 116 GCG pada Aspek Direksi “Terdapat Assessment on 116 GCG Parameters in Board of Directors
prosedur tertulis yang menampung dan menindaklanjuti Aspect “Written Procedure that Facilitates and Follow-Up
keluhan stakeholders”: Stakeholders Complaint”:
1. Terdapat mekanisme penanganan keluhan 1. Availability of stakeholders complaint handling
stakeholders. mechanism.
2. Mekanisme keluhan stakeholders dilaksanakan 2. Stakeholders complaint mechanism is done
secara konsisten dan efektif. consistently and effectively.
3. Terdapat penyelesaian atas keluhan stakeholders 3. Settlement on the stakeholders complaint completely.
secara tuntas. Management Discussion & Analysis Analisa & Pembahasan Manajemen

Ruang Lingkup Cakupan Kebijakan Scope of Policy

Penerapan Whistleblowing System diupayakan seefektif Whistleblowing System implementation is attempted as
mungkin sesuai dengan cakupannya agar dapat effective as possible according to its scope to generate
memberikan hasil yang signifikan dalam menekan significant result in minimizing fraud risk that may cause
risiko pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan. loss to the Company. Scope of the WBS Policy is as follows:
Kebijakan WBS memiliki cakupan antara lain: Tata Kelola Perusahaan
1. Mekanisme Pelaporan 1. Reporting Mechanism Good Corporate Governance
2. Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran 2. Whistleblowing System Managing Unit
3. Tindak Lanjut Pelaporan 3. Report Follow-Up
4. Perlindungan Pelapor dan Insentif 4. Protection and Incentive to Whistleblower

Ruang Lingkup Penerapan Pedoman Scope of Manual Implementation

Kebijakan ini berlaku bagi Insan bright PLN Batam This policy prevails for bright PLN Batam people with Risk Management Manajemen Risiko
dengan ketentuan pengaturan sebagai berikut: management terms and condition as follows:
1. Pelapor Pelanggaran adalah Insan bright PLN Batam 1. Whistleblower is bright PLN Batam People and other
dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) lainnya. Stakeholders.
2. Terlapor Pelanggaran adalah bright PLN Batam yang 2. Report defendant is bright PLN Batam people who is
diduga melakukan pelanggaran. suspected committing violation.

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Whistleblowing System will be applied if the report/
pengaduan/penyingkapan dianggap tidak efektif bila disclosure is considered not-effective if submitted via Corporate Social Responsibility
disampaikan melalui jalur formal (melalui atasan formal mechanism (through direct supervisor or related Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
langsung atau fungsi terkait). function).

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 492 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report