Page 82 - Wisata Kuliner

E. Kebijakan Pengembangan Kuliner
Beberapa kebijakan yang terkait dengan industri kuliner adalah:
1. Kebijakan izin usaha kuliner
a. Standardisasi lokasi usaha
b. Standardisasi operasional usaha
c. Standardisasi pelayanan usaha
Kebijakan izin usaha pada umumnya dikeluarkan oleh
institusi pemerintah tingkat daerah. Peraturan atau kebijakan
setiap daerah dapat berbeda-beda sesuai keadaan daerah
tersebut. Sebelum mendapatkan izin, pada umumnya terdapat
beberapa syarat terkait standardisasi sebuah usaha, terutama
usaha bidang kuliner, seperti standar pelayanan, kebersihan,
operasional, dan sebagainya.
Kebijakan izin usaha untuk usaha restoran diatur oleh
peraturan tingkat daerah sesuai lokasi usaha tersebut. Contoh-
nya, di DKI Jakarta, izin usaha rumah makan atau restoran
berada di bawah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, dimana usaha-
usaha yang terkait seperti rumah makan, restoran, catering,
salon, hotel, usaha hiburan, dan jasa usaha pariwisata harus
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang ber-
fungsi sebagai izin operasional usaha. Syarat untuk menda-
patkan TDUP diantaranya adalah salinan IMB yang peruntuk-
kannya untuk usaha atau kantor, Surat Keterangan Domisili
Usaha, dan beberapa kelengkapan lainnya.
Untuk produk kuliner yang berbentuk kemasan dan akan
dijual di pasar, maka harus memiliki izin edar, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Dinyatakan dalam Pasal 91 bahwa Pelaku Usaha Pangan wajib
memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), kecuali bagi produk pangan olahan
yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Untuk produk
skala rumah tangga, izin edar cukup berupa Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) yang dikeluarkan
oleh Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota.

74 | Buku Wisata Kuliner