Page 83 - Wisata Kuliner

Selain izin usaha dan izin edar, terdapat aturan menge-
nai standardisasi kebersihan rumah makan dan restoran yang
diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo-
nesia Nomor 1098 tahun 2003. Peraturan ini mengatur
persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran
dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari makanan
dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sani-
tasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak
membahayakan kesehatan. Pelanggaran terhadap peraturan
ini adalah sanksi administratif yang dapat berupa teguran
lisan, terguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat
laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran.

2. Kebijakan sertifikasi
Kebijakan ini terkait sertifikasi dalam melakukan operasional
usaha di pasar. Sertifikasi yang sudah ada adalah seperti
sertifikasi halal. Di Indoensia, sertifikat halal dikeluarkan oleh
Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan
Majelis Ulama (LPPOM MUI) dan Badan Halal Nahdlatul Ulama
(BHNU). Pada dasarnya sertifikat ini akan memberikan jamin-
an halal terhadap produk pangan, obat, dan kosmetika yang
beredar dan dikonsumsi masyarakat. Sertifikat halal ini harus
diperbaharui setiap tiga tahun sekali.
Tujuan dari sertifikat ini adalah untuk memberikan
jaminan mutu dan kualitas yang ditawarkan kepada konsumen
sudah sesuai dengan aturan halal. Sertifikat halal menjadi
faktor penting di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas
penduduk beragama Islam. Untuk memberikan panduan leng-
kap mengenai proses sertifikasi halal yang dapat digunakan
oleh pelaku usaha maupun konsumen, LPPOM MUI mener-
bitkan HAS 2300 yang merupakan sebuah buku panduan yang
dibagi menjadi dua bagian, yaitu HAS 23000:1 mengenai
Persyaratan Sertifikasi: Kriteria Sistem Jaminan Halal dan HAS
23000:2 mengenai Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan
Prosedur.

75 | Peta dan Ruang Lingkup Industri Kuliner